 |
|
|
 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
| Index |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
INDEX SAMBUTAN
Progress Report Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Sumbawa Kurun Waktu 2005-2007
BUPATI SUMBAWA
PROGRESS REPORT (LAPORAN KEMAJUAN)
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
SUMBAWA
KURUN WAKTU 2005-2007
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saudara Ketua dan para Anggota DPRD, Rekan-Rekan Muspida dan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah beserta staf Ahli, Saudara Kepala SKPD, Tokoh Mayarakat, Tokoh Agama, Kepala Sekolah, Tokoh Pemuda singkatnya Hadirin dan Segenap Masyarakat Kabupaten Sumbawa yang saya hormati.
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia yang tidak ternilai bagi kita sekalian, diantaranya berupa nikmat iman, nikmat kekuatan dan keafiatan. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhir jaman. Pada kesempatan ini kami juga menghaturkan terima kasih yang tulus kepada hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya guna memenuhi undangan kami yang dihajatkan untuk menyampaikan progress report Pemerintahan Kabupaten Sumbawa selama 2 tahun terakhir yakni tahun 2006-2007. Acara ini juga akan kami rangkaikan dengan peresmian proyek pembangunan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2007 sekaligus pembukaan pameran pembangunan dan pasar rakyat.
Hadirin sekalian yang berbahagia
Penyampaian proggress report secara horisontal sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi telah kami laksanakan setiap tahun melalui penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD. Secara vertikal kami juga telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Walaupun demikian, kami merasa perlu untuk menyampaikan secara langsung proggress report ini kepada masyarakat, karena keberadaan kami berdua menjadi Bupati dan Wakil Bupati yang kini menakhodai jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Sumbawa, tidak terlepas dari kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Tana Samawa. Lebih dari itu, melalui kesempatan ini kami juga berharap dukungan dan doa dari hadirin sekalian serta seluruh masyarakat Sumbawa semoga kami dapat mengemban amanah ini sampai akhir masa jabatan dan semoga kami kelak dapat mempertanggungjawabkan amanah ini secara transedental kepada Sang Khalik.
Bapak, Ibu, Hadirin Yang Berbahagia
Masih segar dalam ingatan, visi Samawa Mampis Rungan yang kami tawarkan kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa dalam proses Pilkada Langsung pertama pada Tahun 2005 yang lalu. Visi tersebut ternyata telah mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat Kabupaten Sumbawa. Terbukti dengan menghantarkan kami meraih kepercayaan masyarakat untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kami telah memformalisasi visi dan misi tersebut kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2010. RPJM inilah yang menjadi acuan kami untuk merumuskan program dan kegiatan strategis guna menggapai visi Samawa Mampis Rungan.
Pada kesempatan ini kami merasa perlu untuk menyegarkan kembali pemahaman kita bersama tentang visi tersebut. Samawa Mampis Rungan yang kita tuju adalah samawa yang menebarkan kabar baik, Samawa yang nyaman nyawe secara ekonomi, riam remo secara sosial budaya dan selalu senap semu karena senantiasa dituntun oleh nilai-nilai religiusitas. Selanjutnya dalam rangka pencapaian visi tersebut, telah disusun lima misi utama yakni meningkatkan kemakmuran masyarakat, menciptakan rasa aman dan mandiri, meningkatkan partisipasi melalui kebersamaan yang sinergis antara pemerintah-dunia usaha-masyarakat dalam mengisi pembangunan dan mengembangkan budaya inovatif melalui pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas serta menghadirkan masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani.
Sebagai acuan yang lebih operasional, didalam RPJMD Kabupaten Sumbawa 2005-2010 telah ditetapkan 5 strategi pembangunan daerah yakni Pengembangan Ekonomi Rakyat (Pro-Era-I), Peningkatan Pelayanan dan Aplikasi Pemerintahan Teratur (Pro-Aparatur), Peningkatan Pelayanan Aspirasi, Peningkatan Partisipasi dan Inisiatif Masyarakat (Pro-Api-Mas), Peningkatan Pendidikan Inovatif Masyarakat (Pro-Pintar) dan Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Samawa (Pro-Sesama).
Hadirin sekalian yang berbahagia
Sebelum kami memaparkan secara rinci indikator kinerja pelaksanaan pembanguna yang dapat menggambarkan sejauh mana pelaksanaan misi-misi yang telah kami sebutkan di atas, terlebih dahulu kami akan memaparkan indikator kinerja makro pembangunan daerah. Para ahli bersepakat bahwa untuk menggambarkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan digunakan dua indikator yakni Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk menghilangkan keraguan tentang obyektifitas dan validitas data yang kami sajikan, di awal perlu kami tegaskan bahwa data-data ini dikumpulkan, diolah dan dipublikasikan oleh Kantor BPS Kabupaten Sumbawa, sebuah lembaga yang memiliki kredibilitas dan independensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
1) Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Perekonomian Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu 2006-2007 terus tumbuh secara konsisten. Jika pada tahun 2005, nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 2,078 trilyun rupiah meningkat menjadi Rp 2,342 trilyun pada tahun 2006 dan menjadi Rp 2,644 trilyun pada tahun 2007. Artinya volume perekonomian daerah telah berkembang dengan rata-rata 13,61% dalam periode 2006-2007. Untuk menganalisis tingkat pertumbuhan ekonomi riil dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga dalam perhitungan PDRB yang ditunjukkan nilai PDRB berdasarkan harga konstan, maka terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Sumbawa meningkat dari Rp 1,426 trilyun pada tahun 2005, berkembang menjadi Rp 1,493 trilyun di tahun 2006 dan menjadi Rp 1,564 trilyun rupiah di tahun 2007. Artinya, secara riil dalam kurun waktu 2006-2007, perekonomian Kabupaten Sumbawa tumbuh keatas secara konsisten rata-rata 4,85% per tahun diatas rata-rata pertumbuhan NTB yang hanya mencapai 3,1%.
Progress Report SBW 2007 - 3 -
| Pertumbuhan ekonomi yang konsisten tersebut tidak terlepas dari upaya kita bersama dalam melaksanakan serangkaian program dan kegiatan pembangunan terutama yang berdampak pada penguatan basis pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diketahui bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor basis pertumbuhan karena merupakan penyumbang terbesar dalam nilai tambah perekonomian daerah. Sektor pertanian memberikan kontribusi mencapai 42% dengan kenaikan rata-rata 13,28% dalam dua tahun terakhir. Perkembangan sektor pertanian tersebut antara lain disebabkan semakin meningkatnya nilai tambah seluruh subsektor pertanian yang meliputi subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta subsektor perikanan. Diantara kelima subsektor pertanian tersebut, ternyata subsektor peternakan dan hasil-hasilnya menunjukkan peningkatan paling signifikan yakni dari 8,58% pada tahun 2006 menjadi 18,57% di tahun 2007. Data ini menginformasikan kepada kita bahwa secara makro dunia peternakan kita memberikan indikasi kemajuan yang cukup berarti dalam pertumbuhan ekonomi daerah kita.
Disamping itu pembangunan di sektor perdagangan, hotel dan restoran juga memberikan indikasi yang menggembirakan. Pada tahun 2005 sektor ini memberikan kontribusi tersebesar kedua yakni 17,63% dan berkembang menjadi 17,94% pada tahun 2006 serta 18,26% pada tahun 2007. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya volume transaksi perdagangan besar dan eceran, dari 16,88% pada tahun 2006 menjadi 17,52% pada tahun 2007. Dengan demikian, subsektor perdagangan besar dan eceran menjadi penyumbang terbesar kedua dalam roda perekonomian daerah. Berkembangnya subsektor ini tidak terlepas dari upaya kita bersama dalam melakukan pembinaan, pengaturan, percepatan perizinan dan menghilangkan faktor-faktor ekonomi biaya tinggi (high cost economy), oleh karena itu pemerintah daerah akan terus berperan sebagai regulator dan fasilitator yang memungkinkan sektor ini dapat tumbuh secara optimal.
Penyumbang terbesar ketiga dalam perekonomian daerah kita adalah sektor jasa termasuk didalamnya jasa pemerintahan umum dan swsata yang memiliki share rata-rata diatas 12,44% dengan pertumbuhan rata-rata 11,35% pada periode 2006-2007. Peningkatan kontribusi sektor ini terutama didorong oleh pertumbuhan pada subsektor jasa pemerintahan umum yang bersumber dari belanja pemerintah (goverment expenditure) baik yang berasal dari APBD Kabupaten Sumbawa maupun APBD Provinsi dan APBN yang berhasil kita tarik untuk dibelanjakan di daerah kita. Peningkatan belanja pemerintah ini signfikan dalam mendorong dan memicu berkembangnya usaha ekonomi di tingkat rumah tangga dan dunia usaha. Oleh karena itu Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan belanja pemerintah dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2005, belanja pemerintah daerah dalam APBD Kabupaten Sumbawa baru mencapai Rp 357,78 Milyar,maka pada tahun 2006 volume belanja kita telah meningkat menjadi Rp. 515,63 Milyar dan Rp. 585,08 Milyar pada tahun 2007. Peningkatan belanja yang mencapai 29% dalam dua tahun terakhir ini, sangat penting jika dikaitkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai diatas 4% per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah telah cukup mampu mendorong tumbuhnya sektor-sektor lain yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
2) Indikator Pembangunan Manusia
Indikator pembangunan manusia yang umum kita gunakan untuk menilai kinerja makro pembangunan daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit yang dikembangkan United Nation Development Programme (UNDP) untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia yang terdiri dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks pendapatan.
Berdasarkan hasil perhitungan BPS, IPM Kabupaten
Sumbawa
terus mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2005, IPM kita berada pada angka 64,00 meningkat menjadi 64,8 di tahun 2006 dan 65,3 pada tahun 2007. Peningkatan IPM tersebut antara lain ditandai oleh meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dari 59,0 tahun pada 2004 menjadi 60,80 tahun pada tahun 2007. Peningkatan angka harapan hidup ini memberikan inidkasi bahwa telah terjadi peningkatan taraf kesehatan dan kesadaran hidup sehat dalam masyarakat kita. Sementara indeks pendidikan yang terdiri dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2004 angka melek huruf Kabupaten Sumbawa 87,90%. Ini berarti terdapat 22,10% penduduk usia 15 tahun keatas yang masih buta huruf. Sedangkan pada tahun 2007 angka melek huruf kita meningkat menjadi 89,69% yang berarti hingga tahun 2007 penduduk buta huruf di daerah kita tinggal tersisa 10,31%. rata-rata lama sekolah sedikit mengalami peningkatan dari 7,10 tahun pada 2004 menjadi 7,20 tahun pada tahun 2007, namun ini berarti bahwa rata-rata lama sekolah penduduk kita masih belum banyak berubah yakni 7 tahun atau berada pada jenjang kelas 1 SMP. Sedangkan dari segi indeks pendapatan, terjadi peningkatan kemampuan daya beli dari Rp. 613.000 per kapita setahun menjadi Rp. 621.330 per kapita setahun pada tahun 2007.
Progress Report SBW 2007 - 5 -
| Dengan demikian secara keseluruhan dalam kurun waktu 2005-2007 telah terjadi peningkatan IPM Kabupaten
Sumbawa
1,3 poin. Peningkatan ini masih lebih tinggi dari peningkatan IPM Kota Mataram yang menduduki IPM tetinggi se-NTB yang naik 1,2 poin dari 69,4 tahun 2005 menjadi 70,6 tahun 2007. Namun peningkatan IPM kita masih lebih rendah dibandingkan peningkatan IPM Kota Bima yang naik 2,8 poin yakni dari 64,2 di tahun 2005 menjadi 67,0 tahun 2007. Demikian pula peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada IPM Kabupaten Sumbawa Barat yang naik 2,2 poin dari 63,4 di tahun 2005 menjadi 65,6 pada tahun 2007. Dengan demikian, jika pada tahun 2005 IPM kita masih berada pada posisi ke-3 dibawah Kota Mataram dan Bima, maka pada tahun 2006 dan 2007 turun menjadi posisi ke-4 dibawah Kota Mataram, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat. Perlu dicatat disini bahwa untuk meningkatkan 1 poin angka IPM di Kabupaten Sumbawa tidak semudah meningkatkan 1 poin angka IPM di Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini disebabkan tantangan pembangunan yang kita hadapi terutama karena aspek geografis dan demografis yang jauh lebih luas dan kompleks.
Mengamati angka-angka IPM tersebut, pemerintah daerah akan berupaya untuk memfokuskan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia agar peningkatannya menjadi lebih cepat dibandingkan daerah-daerah lain.
Demikianlah tinjauan secara makro kinerja pembangunan Kabupaten Sumbawa periode 2005-2007. Secara umum baik dari segi indikator ekonomi daerah maupun indikator Indeks Pembangunan Manusia telah menunjukkan adanya kemajuan yang berarti. Walaupun demikian tugas berat kedepan adalah mempertajam sasaran program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan indikator Indeks Pembangunan Manusia.
Hadirin yang berbahagia,
Selanjutnya kami akan mengemukakan kinerja perekonomian daerah sebagai implementasi misi meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui strategi Program Pengembangan Ekonomi Rakyat-Investasi (Pro-Era-I). Misi dan strategi ini dalam RPJMD kita dijabarkan lebih lanjut program dan kegiatan pembangunan pada masig-masing bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelompokkan dalam fungsi ekonomi, perumahan dan fasilitas umum.
Hal pertama dan utama untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat adalah menjamin ketersediaan dan kecukupan pangan. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah telah memastikannya melalui serangkaian program revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan. Upaya petani kita dengan fasilitasi pemerintah daerah telah berhasil mempertahankan bahkan meningkatkan produksi komoditas pertanian. Pada tahun 2005, produksi Gabah Kering Giling 242.633 ton meningkat 18% menjadi 287.192 ton pada tahun 2006 dan di tahun 2007 mencapai 292.821 ton. Peningkatan produksi gabah yang cukup signifikan ini antara lain disebabkan keberhasilan kita dalam menjaga ketersediaan benih unggul bermutu, penggunaan pupuk secara tepat, pengendalian serangan OPT, pengendalian dampak banjir dan kekeringan, optimalisasi dan pendayagunaan alat dan mesin pertanian, serta perluasan areal intensifikasi tanaman pangan. Disamping itu adopsi cara tanam SRI (System Rice Intesification) yang dapat meningkatkan produktivitas lahan sawah dari sekitar 4,4 ton per hektar menjadi 8 ton per hektar telah semakin memasyarakat. Peningkatan produksi juga terjadi pada komoditas utama lainnya seperti jagung, kedele dan kacang hijau dengan peningkatan berkisar antara 5 hingga 12 persen. Peningkatan produksi pertanian tersebut juga seiring dengan meningkatnya kemampuan petani dan kelembagaannya yang ditopang oleh semakin membaiknya kinerja petugas penyuluh pertanian kita di lapangan.
Keberhasilan tersebut telah berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani dan menjadikan daerah kita mencapai surplus pangan rata-rata sebesar 110.000 ton setara beras. Disamping peningkatan itu, dunia pertanian kita juga tidak sepi dari prestasi. Pada Tahun 2007 dalam Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (PEDA KTNA) ke-XII Tingkat Provinsi NTB, kontingen petani dan nelayan andalan kita berhasil menjadi juara I umum dengan menyabet 4 juara seperti Peserta Terbaik I Unjuk Ketangkasan dan Asah Terampil, Peserta Terbaik I Temu Karya, Peserta terbaik II Temu Sukses Petani dan Peserta Terbaik I Temu Sukses Penyuluh. Keberhasilan dunia pertanian kita semakin dikukuhkan dengan penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Wirakarya Pembangunan yang diberikan Bapak Presiden Republik
Indonesia
pada tanggal 4 Juni 2007 kepada Bupati Sumbawa.
Dalam mewujudkan kemakmuran dibidang peternakan, kita terus berupaya meningkatkan populasi ternak, baik untuk memenuhi kecukupan daging bagi masyarakat dalam daerah kita maupun untuk kebutuhan ekspor keluar daerah. Pada tahun 2006 kita telah berhasil menggalang kesepakatan secara nasional melalui “Deklarasi Samawa” untuk menjadikan daerah kita sebagai salah satu pusat pembibitan dan pengembangan ternak khususnya ternak kerbau di
Indonesia
. Sustansi pesan dari Deklarasi Samawa adalah upaya mempertahankan Kabupaten Sumbawa sebagai wilayah produksi sekaligus sebagai sumber pengembangbiakan bibit unggul ternak besar meliputi sapi, kerbau dan kuda. Kondisi ini semakin nyata dapat kita wujudkan dengan merujuk pada hasil registrasi ternak tahun 2007, populasi ternak besar berjumlah 194.787 ekor meningkat sebesar 7,62 % dibanding dengan populasi tahun 2006 yang berjumlah 180.993 ekor. Begitu pula dari sisi kesehatan hewan Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai Kabupaten bebas penyakit Brucellosis atau penyakit keguguran pada ternak. Walaupun demikian juga terjadi kecenderungan penurunan populasi ternak terutama pada ternak kerbau, kambing, domba, itik, ayam buras dan ayam ras rata-rata 19% per tahun. Disamping itu kita masih terus berupaya untuk membebaskan wilayah kita dari penyakit SE (Spetichemia Epizooticea) dan Antrhrax (AT), menertibkan lalu lintas ternak, meningkatkan pengawasan pemotongan ternak serta memperbaiki pengelolaan ternak pemerintah. Untuk itu, pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan terus mengintensifkan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, peningkatan produksi hasil peternakan, dan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. Ditengah upaya tersebut, pada tahun 2006 kita juga telah mendapat penghargaan dari Menteri
Pertanian
RI
atas Kinerja Kita dalam mencapai Swasembada Daging 2010.
Upaya meningkatkan kemakmuran melalui bidang perikanan dan kelautan ditujukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi subsektor perikanan rata-rata 6% per tahun. Optimisme tersebut sangat beralasan melihat potensi produksi perikanan laut mencapai 253.042,7 ton, perairan umum 2.024 ton, perairan air tawar 1.875,1 ton dan perairan air payau 12.744,5 ton. Produksi perikanan dan kelautan kita dari tahun ketahun terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2006 tercatat total produksi mencapai 31.313,7 ton ikan atau 12% dari potensinya, perairan umum mencapai 1.640,4 atau 81% dari potensi tersedia, perairan air tawar 301,9 ton atau 16% dari potensinya, dan perairan air payau 7.146,4 ton atau 56% dari potensinya. Sedangkan Tahun 2007 tercatat produksi perikanan laut mencapai 33.970,266 ton ikan atau meningkat 8,48% dari 2006, budidaya laut mencapai produksi 10.546,8 ton atau meningkat 29,58% dari tahun 2006. Di sisi lain, pada tahun 2007 produksi perikanan darat yang terdiri dari budidaya darat mencapai 14.689,76 ton atau meningkat 97,22 dari produksi tahun 2006 serta produksi penangkapan perairan umum mencapai 1.646,20 ton atau meningkat 0,35% dari tahun 2006. Adapun prestasi dunia perikanan kita adalah predikat Adi Bakti Mina Bahari Juara Harapan II Tingkat Nasional Tahun 2006 Bidang Intensifikasi Budidaya Rumput Laut oleh Kelompok Pantai Indah Labuhan Terata Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape. Disamping itu, Pemerintah Daerah melalui Program MCRM telah berhasil memperoleh Penghargaan Adi Bakti Mina Bahari Juara I Tingkat Nasional Bidang Pengelola Wilayah Pesisir Terpadu. Prestasi-prestasi tersebut menjadi indikasi bahwa Sumberdaya Manusia di Kabupaten
Sumbawa
memiliki kemampuan yang dapat dibanggakan dalam mengelola potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang demikian melimpah.
Sebagai upaya untuk terus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah sejak tahun 2006 telah menjalankan program perbaikan iklim investasi dan mendorong terjadinya realisasi investasi di daerah kita. Pada tahun 2006 tercatat nilai rencana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 320 Milyar meningkat menjadi Rp 365 Milyar pada tahun 2007. Sedangkan nilai realisasi PMDN di tahun 2006 mencapai Rp 300,108 Milyar dan meningkat di tahun 2007 menjadi Rp 362,565 Milyar. Adapun untuk nilai Penanaman Modal Asing (PMA) di daerah kita pada tahun 2006 dan 2007 nilai rencana tercatat US$ 2,5 juta dengan tingkat realisasi mencapai US$ 2,352 juta. Adapun lapangan usaha utama penanaman modal yang diminati investor adalah dibidang pertambangan umum, agrobisnis dan pariwisata.
Upaya mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat juga kita lakukan melalui pemberdayaan usaha ekonomi rakyat skala mikro, kecil, menengah dan koperasi. Pada Tahun 2005 jumlah usaha ekonomi rakyat berupa sentra industri sebanyak 138 sentra dengan 2.776 unit usaha rakyat dan nilai produksi mencapai Rp. 8,597 Milyar. Sedangkan pada akhir 2006-2007 telah bertambah menjadi 143 sentra usaha dan 2.903 unit usaha dengan nilai produksi mencapai Rp. 37,612 Milyar.
Dalam rangka meningkatkan keberdayaan usaha ekonomi rakyat tersebut, pemerintah daerah terus melanjutkan upaya pemberdayaan usaha melalui penataan sistem perizinan dan menghilangkan faktor ekonomi biaya tinggi. Dibidang perkoperasian, hingga akhir tahun 2006, pemerintah telah melakukan pembinaan terhadap 101 Koperasi, bimbingan teknis terhadap 141 unit koperasi, pelatihan akuntansi untuk 80 tenaga akuntasi koperasi, fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan 15 koperasi serta fasilitasi penerbitan badan hukum sebanyak 8 koperasi. Pada tahun 2006-2007, pemerintah daerah memfasilitasi terbentuknya 10 Kelompok Usaha Perdagangan, pembinaan terhadap 74 Pengusaha Kecil dan Menengah, dan bimbingan teknis untuk 115 unit Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Upaya tersebut dapat dicapai antara lain melalui Program Pengembangan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pemerintah daerah melalui program ini terus melakukan pembinaan terhadap 68 Koperasi yang bergerak dibidang pengadaan pangan, palawija, dan penyaluran pupuk, 10 Koperasi bidang usaha kehutanan dan perkebunan, 11 Koperasi dibidang Perikanan dan Peternakan, 21 Koperasi dibidang industri, perdagangan dan jasa. Disamping itu pemerintah daerah telah menyelenggarakan bimbingan teknis dan pengembangan kelembagaan untuk 141 unit Koperasi, pelatihan akuntasi perkoperasian 80 Koperasi, fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan 15 koperasi, dan fasilitasi penerbitan badan hukum sebanyak 8 koperasi.
Upaya peningkatan SDM usahawan kecil dan menengah juga dilakukan melalui Pengembangan Kewirausahaan dan sumberdaya manusia UKM. Melalui program ini pemerintah daerah telah memfasilitasi terbentuknya 10 kelompok usa perdagangan, melakukan pembinaan 36 PKM sector industri pertanian, 38 PKM sector industri non pertanian, bimbingan teknis penataan administrasi pembukuan usaha 115 unit KSP/USP Koperasi/LKM, dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi/LKM sebanyak 40 unit. yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Mengingat jenis usaha koperasi yang cenderung statis, administrasi usaha koperasi dan PKM yang kurang baik, merupakan hal yang menghambat berkembangnya usaha koperasi dan PKM secara profesional. Dalam upaya meningkatkan manajemen usaha dan difersifikasi usaha koperasi dan PKM telah dilaksanakan bintek pengembangan usaha dengan melaksanakan kunjungan lapangan ke koperasi dan PKM. Untuk mendorong pengembangan UKM, pemerintah telah melaksanakan Program Fasilitasi Pembiayaan bagi UKM. Melalui program ini pemerintah daerah telah melakukan pembinaan permodalan untuk 64 KSP/USP Koperasi, melakukan evaluasi pembiayaan terhadap 28 KSP/USP Koperasi.
Pengembangan industri dan perdagangan juga dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan produksi dan perdagangan barang jadi serta memperlancar distribusinya. Dalam rangka peningkatan kualiatas SDM pengusaha industri kecil, menengah dan perdagangan, di tahun 2006 telah dilaksanakan pelatihan teknis produksi kerajinan kayu, sekolah lapang, bimbingan teknis, dan pendampingan peningkatan mutu pengembangan produk IKM. Disamping itu juga dilakukan fasilitasi promosi dan Informasi Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Dalam rangka pembinaan usaha perdagangan dalam negeri, tahun 2006-2007 telah dilaksanakan pengawasan dan pengendalian perusahaan perdagangan dengan melaksanakan kegiatan antra lain pembinaan 37 unit usaha, penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), WDP, SIUP dan TDG baru 21 unit usaha, dan perpanjangan 16 unit usaha.
Disamping itu, pemerintah daerah juga memberikan perhatian dalam perlindungan kepentingan konsumen melalui Program Pengembangan Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen. Sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, telah dilaksanakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang memenuhi syarat perundang-undangan. Disamping kegiatan tersebut, juga telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi UU No. 8 Tahun 1999 terhadap pelaku usaha dan konsumen yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen.
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan tenaga kerja, pemerintah daerah telah menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Tahun 2006-2007 telah dilaksanakan pelatihan bengkel mobil bensin, sepeda motor, instalasi tenaga, mufid farming, las listrik, tukang batu dan pertanian untuk 128 orang melalui dana dekonsentrasi dan 60 orang melalui APBD Provinsi dan 80 orang APBD Kabupaten. Disamping itu telah dilaksanakan pula Pelatihan Uji Kompetens terhadap 12 Lembaga Latihan Swasta (LLS). Perlindungan tenaga kerja juga dilakukan melalui upaya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. Dalam rangka harmonisasi hubungan kerja, perlindungan dan keselamatan kerja, telah dilaksanakan pembinaan hubungan industrial dan perselisihan kerja. Untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, pemerintah daerah telah dilaksanakan upaya peningkatan jaminan sosial seperti asuransi ketenagakerjaan dan pengisian waktu senggang dengan kegiatan produktif. Pembinaan hubungan ketenagakerjaan dilakukan dengan peningkatan koordinasi pelayanan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, penyuluhan tata cara penyelesaian kasus PHI dan PHK serta kegiatan revitalisasi Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan. Sedangkan perlindungan tenaga kerja, pemerintah daerah menekankan penerapan regulasi agar terpenuhinya hak-hak dasar tenaga kerja, perlindungan sosial ekonomi, perlindungan norma umum dan norma fisik tenaga kerja. Pemerintah daerah terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar perusahaan menerapkan UMR.
Disamping itu telah dilakukan pula penyuluhan mengenai perupahan pada 10 perusahaan dengan peserta sebanyak 100 orang, penyebaran informasi pasar kerja dalam bentuk buku, bulletin, dan media massa seperti radio yang penyebarannya hingga ke tingkat desa. Pemerintah daerah juga terus menfasilitasi, membina dan melakukan pengawasan penyaluran tenaga kerja terutama tenaga kerja usia muda yang dilakukan secara swadana. Demikian pula dalam hal pembinaan dan perlindungan TKI, pemerintah daerah telah melakukan pembinaan dan pengawasan agar berjalan sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Perlindungan TKI asal Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2006 tercatat pencari kerja sebanyak 9.061 orang, terdiri dari laki-laki 764 orang dan perempuan 8.297 orang. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Tahun 2006 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2005 sebanyak 5910 orang sehingga menjadi 8.310 orang dan tahun 2007 menjadi 6.680 orang.
Program Peningkatan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik Profesional (TKMTP) telah dilaksanakan guna membuka kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran dari angkatan kerja terdidik. Disamping itu pemerintah daerah telah memfasilitasi perluasan da pengembangan kesempatan kerja melalui penerapan teknologi tepat guna, pelatihan pembuatan aneka kerupuk, dodol rumput laut, pembuatan
tempe
.
Melalui program pembinaan dan dan pelayanan ketransmigrasian, pemerintah daerah telah ikut melaksanakan program nasional transmigrasi melalui penempatan transmigran. Disamping itu juga terus melakukan pemeliharaan sarana bangunan fasilitas umum di lokasi transmigrasi dan memperlancar akses transportasi yang menghubungkan UPT dengan ibu
kota
kecamatan. Pembinaan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi juga telah dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan usaha produksi baik berbasis pertanian maupun diversifikasinya melalui bimbingan dan penyuluhan dibidang kesehatan, pendidikan, koperasi dan pemasaran, kelembagaan desa, karang taruna, remaja masjid juga kaur wanita.
Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor potensial yang dapat dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan penerimaan daerah. Namun demikian karena sifatnya yang tak terbarukan-unrenewable resouces- mengharuskan kita untuk selalu bersikap bijak dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan. Untuk itu pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya konservasi dan rehabilitasi serta melakukan pengawasan yang ketat pada tingkatan pengelolaan sumbedaya tambang tersebut.
Hingga saat ini telah diterbitkan 24 Kuasa Pertambangan (KP) yang terdiri dari 17 KP bahan galian emas, 6 KP bahan galian mangan dan 1 KP bahan galian besi yang kesemuanya masih dalam tahap penyelidikan. Pemberian KP tersebut diarahkan untuk mendapatkan data sebaran potensi dan kandungan bahan galian disamping untuk menambah penerimaan daerah. Kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi masih bersifat penelitian dan relatif tidak menimbulkan dampak kerusakan fisik lingkungan maupun mengganggu kegiatan sektor lainnya. Untuk lokasi KP yang masuk di kawasan hutan belum ada aktivitas karena terbentur izin dari Menteri Kehutanan, sedangkan yang berada di luar kawasan telah memulai kegiatan di lapangan. Untuk kegiatan lapangan di tahap eksplorasi, baru memasuki fase pemetaan geologi dan pembuatan sumur uji yang selanjutnya akan diteruskan dengan pengeboran dangkal untuk memperoleh data yang lebih lengkap. Adapun penerimaan daerah dari retribusi izin KP yang dikeluarkan, pada tahun 2007 mencapai satu milyar empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp 1.041.750.000,-), sedangkan di tahun 2008 hingga saat ini telah mencapai satu milyar seratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah (Rp. 1.162.100.000,-). Selanjutnya dalam rangka peningkatan pelayanan dan pembinaan penggunaan izin KP, Pemerintah Daerah telah membentuk tim evaluasi KP yang keanggotaanya dari unsur instansi terkait.
Pengembangan Sumber Energi/kelistrikan ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan pasokan listrik perdesaan. Tahun 2005 terdapat 1.983 rumah tangga yang belum mendapat pasokan listrik terutama dusun-dusun yang lokasinya sangat terpencil dan sulit terjangkau jaringan PLN. Untuk memenuhi pasokan listrik lokasi tersebut, pemerintah daerah telah memfasilitasi penyediaan alat Pembangkit Listri Tenaga Surya (PLTS). Hingga tahun 2007 pemerintah daerah telah memfasilitasi penyediaan PLTS untuk 756 rumah tangga sehingga masih tersisa 1.243 rumah tangga. Pemerintah daerah juga berupaya untuk mengembangkan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) melalui riset bersama Pemerintah Provinsi NTB di Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh. Pemerintah juga telah melakukan pembinaan dan pengawasan tata niaga migas secara reguler.
Sasaran pembangunan infrastruktur adalah pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan keserasian pengembangan wilayah serta membuka wilayah terisolir yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Pada tahun 2005 Panjang Jalan di Kabupaten Sumbawa ádalah 1.957,32 Km yang meliputi jalan negara sepanjang 262,03 Km, jalan provinsi sepanjang 362,03 Km, jalan kabupaten 936,81 Km, dan jalan desa sepanjang 396,4 Km. Khusus untuk kondisi jalan kabupaten terdiri dari jalan dengan kondisi mantap (kondisi permukaan baik dan sedang) sepanjang 361,87 Km, kondisi tidak mantap (kondisi permukaan rusak) sepanjang 263,79 Km dan kondisi kritis (kondisi permukaan rusak berat) sepanjang 311,15 Km. Sedangkan jumlah jembatan sebanyak 521 buah dengan total panjang seluruhnya 6.185,42 meter. Pembangunan jalan kabupaten dalam dua tahun terakhir sebagai berikut:
(1) Pemeliharaan rutin dilakukan pada pada kondisi jalan mantap telah dilakukan sepanjang 34,7 Km tahun 2006 dan 119,76 Km pada tahun 2007. Sehingga dalam dua tahun terakhir telah dilakukan penanganan mencapai 42,6%.
(2) Pemeliharaan berkala yang dilakukan pada kondisi jalan tidak mantap telah dilakukan sepanjang 28,05 Km tahun 2006 dan 42,89 Km tahun 2007. Sehingga dalam dua tahun terakhir penanganan baru mencapai 70,94 Km atau 26,8%.
(3) Peningkatan atau pembangunan jalan yang dilakukan pada kondisi kritis telah dilakukan sepanjang 70 Km tahun 2006 dan 34,36 Km pada tahun 2007, sehingga dalam dua tahun terakhir telah dilakukan penanganan sepanjang 104,36 Km atau baru mencapai 33,5%.
(4) Adapun capain pemeliharaan rutin jembatan hingga tahun 2007 mencapai 65 |
|
|
 |
