• Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Web Admin Diskominfotik Kantor Bupati Garuda No.1 Sumbawa Besar
Suarakan Aspirasi Samengas Katelas Guru Honorer, KAMMI Sumbawa Gelar Unjuk Rasa

Suarakan Aspirasi Samengas Katelas Guru Honorer, KAMMI Sumbawa Gelar Unjuk Rasa

02 May, 2019

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa
Muslim Indonesia (PD KAMMI) Sumbawa menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati
Sumbawa untuk menyuarakan aspirasi “samengas katelas guru honorer” yang artinya
tingkatkan kesejahteraan guru honorer. Aksi ini digelar bertepatan dengan momentum
peringatan Hari Pendidikan Nasional, Kamis (2/5). Peserta aksi diterima oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa didampingi Kadis Dikbud, Kepala BKPP dan Kabag
Humas dan Protokol Setda Sumbawa.
Terdapat 4 (empat) hal yang menjadi tuntutan peserta aksi yaitu : 1) mendesak
Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menjamin kesejahteraan guru honorer dengan
meningkatkan anggaran BOSDA, 2) Terapkan Permendiknas No. 07 tahun 2011 tentang
honorarium guru bantu, 3) Hilangkan keterlibatan politik praktis dalam penempatan guru di
Sumbawa, 4) Mendesak pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk melibatkan sekolah swasta
dalam pengambilan kebijakan yang melibatkan sekolah swasta terkait. Dalam aksinya, salah
seorang orator menyampaikan guru-guru honorer yang tersebar di berbagai kecamatan di
Sumbawa masih banyak yang menerima upah sebesar 150 ribu rupiah per bulan, dan bahkan
ada yang menerima tiga bulan sekali sebesar 300-400 ribu rupiah. Orator mempertanyakan
komitmen pemerintah daerah terkait kesejahteraan guru honorer. “Kami sudah turun ke
lapangan, menanyakan langsung kepada guru honorer, mereka bekerja dari pagi sampai sore
bahkan lebih lelah dari guru PNS, tetapi mereka hanya menerima gaji 150 ribu sebulan, apakah
ini bentuk kesejahteraan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya?” tanyanya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa, Dr. H.
Muhammad Ikhsan, M.Pd saat menerima 15 orang perwakilan peserta aksi di Ruang Rapat H.
Hasan Usman Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa menjelaskan bahwa pemerintah daerah
sebenarnya sangat memperhatikan nasib guru honorer. Hanya saja untuk penerimaan guru
honorer, terhadang oleh aturan, yang mana setelah dikeluarkannya PP No. 48 tahun 2005,

pemerintah daerah tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer termasuk guru. “Mau
meningkatkan gaji guru honorer, itu tidak boleh, menerima saja tidak boleh apalagi memberi
gaji” ujarnya. Disampaikan Asisten bahwa setelah PP 48 tahun 2005, lahir PP 56 tahun 2011
untuk mengakomodir tenaga honorer K1 dan K2 yang tidak habis diangkat melalui PP 48 tahun
2005. Tahun 2014, tenaga honorer K1 dan K2 sebenarnya sudah habis, tapi kemudian tetap
saja dibijaksanai sehingga lahirlah UU Nomor 5 tahun 2014 yang mengatakan bahwa ASN
hanya ada dua yaitu PNS dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), selain itu
tidak ada. Menurut Asisten, masih adanya guru honorer saat ini karena adanya kebutuhan di
lapangan. “Kebutuhan itu dasar kewenangannya adalah Kepala Sekolah, sementara Bupati
tidak boleh menerima, bahkan Bupati melarang karena itu adalah aturan dari pusat, sebab
konsekuensi dari mengangkat ya harus dibayar” ujarnya. Disampaikan Asisten, yang bisa
dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah memperjuangkan agar jumlah/kuota tenaga
honorer yang bisa diakomodir melalui jalur penerimaan CPNS dan P3K menjadi lebih besar.
Senada dengan Asisten, Kepala BKPP Sumbawa, Syahruddin, SH mengatakan bahwa
pemerintah daerah tidak diam dan terus mengatasi masalah guru honorer. Disampaikan bahwa
mengacu pada PP 48 tahun 2018 tentang manajemen penerimaan CPNS dan P3K, pemerintah
Kabupaten Sumbawa telah merekrut 123 honorer menjadi CPNS. Selain itu juga telah
mengusulkan 200 kuota untuk penerimaan P3K. Dari seribu lebih guru honorer yang mendaftar
P3K, 307 orang dinyatakan lulus, dan Bupati Sumbawa memutuskan untuk menerima
seluruhnya, meskipun gaji P3K bersumber dari APBD. “Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar dan
kepedulian pemerintah daerah untuk mengurangi guru honorer sekaligus meningkatkan
kesejahteraan mereka” ujarnya.
Sementara itu, Kadis Dikbud Sumbawa, H. Sahril, S.Pd., M.Pd mengatakan bahwa
pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak pernah abai dalam hal peningkatan kompetensi
dan kesejahteraan guru, termasuk guru honorer. Disampaikan bahwa Dapodik merupakan pintu
masuk para guru honorer untuk memperoleh NUPTK. Ketika seorang guru honorer memiliki
NUPTK, maka ia berpeluang mendapatkan tunjangan fungsional sebesar 1,5 juta dan juga
sertifikasi. “Kami punya kewenangan untuk mengeluarkan SK agar guru honorer bisa
mendapatkan NUPTK, namun saya baru tiga bulan menjadi Kepala Dinas, dan hal ini sedang
kami kaji, insya Allah kita akan berupaya semaksimal mungkin, karena saya sebelumnya juga
seorang guru, saya paham betul bagaimana perjuangan seorang guru, insya Allah kami tidak
akan abai akan hal itu”, pungkasnya.

SUMBER : Siaran Pers Humas Setda Kabupaten Sumbawa

This post has 0 Comments

    Kirim Komentar