• Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Wujudkan Kabupaten Sumbawa Yang Hebat dan Bermartabat Dengan Semangat Indonesia Kerja Bersama
TINGKATKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  KI NTB GELAR BINTEK UNTUK PPID DESA

TINGKATKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KI NTB GELAR BINTEK UNTUK PPID DESA

02 June, 2017

Sumbawa Besar - Lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadikan tata kelola desa yang sebelumnya dijadikan objek oleh pemerintah pusat, kini diberikan kewenangan dan kemandirian dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa. Pemerintahan desa yang otonom sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Desa ini pun mensyaratkan pemerintah desa yang lebih profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dalam mengelola dan melaksanakan pembangunan desa. Terbitnya UU Desa ini menjadi tonggak baru perubahan fundamental terhadap konsep desa, diantaranya perubahan regulasi dan standar dalam rangka memperbaiki kinerja aktivitas pemerintah desa sebagai salah satu organisasi sektor publik dalam rangka mengelola dana publik demi  peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam kaitan tersebut maka isu tentang keterbukaan menjadi penting dalam membangun pola pembangunan yang harmonis dan partisipatif antara pemerintah desa dengan masyarakatnya.

Besarnya peran desa saat ini mendorong masyarakat untuk meminta desa sebagai lembaga public untuk lebih transparan dan adanya keterbukaan informasi public, untuk itu maka peningkatan kapasitas  dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi menjadi sangat dibutuhkan.

Untuk mengefektifkan peran dan fungsi PPID Desa di Kabupaten Sumbawa, Komisi Informasi Provinsi NTB bekerjasama dengan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumbawa menggelar Workshop/Bintek PPID Desa Tahun 2017 di aula Madilaoe ADT Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (9/5/2017). Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Sumbawa, perwakilan Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa, serta para Sekretaris Desa se Kabupaten Sumbawa.

Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos.,M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa Workshop PPID Desa dihajatkan agar para Sekretaris PPID Desa dapat menjalankan fungsi pelayanan informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – undang nomor 14 tahun 2008. Mengingat saat ini desa telah memiliki otonomi dalam mengelola APBD Desa yang cukup besar, sehingga dengan pelaksanaan keterbukaan informasi akan meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa tersebut.

Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Sumbawa Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd yang membacakan sambutan Bupati Sumbawa menyampaikan, secara obyektif diakui bahwa pemberlakuan peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik memerlukan berbagai instrumen pendukung. Mulai dari infrastruktur kelembagaan, pengelola informasi, SDM, piranti teknologi informasi, sampai dengan payung hukum di tingkat daerah.

Dari segi payung hukum lanjutnya, Kabupaten Sumbawa sudah memiliki Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39 Tahun 2011 tentang tata kerja pejabat pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, hingga Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik. Tentunya dengan adanya nomenklatur perangkat daerah yang baru, sedang dilakukan penyesuaian aturan terkait implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sumbawa melalui revisi Peraturan Bupati dan juga SK PPID, PPID Pembantu, dan PPID Desa.

Pelaksanaan workshop/bimtek terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Desa digelar agar segera dapat melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk membantu dalam melaksanakan fungsi Pelayanan Informasi Publik di desa. Tidak kalah pentingnya adalah dalam memahami klasifikasi informasi yang dimiliki di kantor desa masing-masing, sebagai contoh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta atau yang harus tersedia setiap saat. “Jangan sampai terjadi, apa yang seharusnya bisa diketahui publik, tetapi justru kita rahasiakan, sementara informasi yang seharusnya harus kita rahasiakan justru kita sampaikan kepada publik”, lanjut Asisten I Sekda.

Untuk diketahui bersama bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dihajadkan untuk membangun badan atau lembaga publik menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya. Amanah UU KIP adalah untuk membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. Dan terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada pemerintahan desa, orientasinya mengarah kepada pemberdayaan masyarakat desa sebagai pemohon informasi agar kelak bisa memiliki kemampuan advokasi yang bisa menjamin hak mereka untuk mendapatkan informasi. (KH74)

Sumber : Humaskabsbw

 

This post has 0 Comments

    Kirim Komentar