• Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Wujudkan Kabupaten Sumbawa Yang Hebat dan Bermartabat Dengan Semangat Indonesia Kerja Bersama
TATA KELOLA KEUANGAN TRANSPARAN DAN AKUNTABEL  PEMKAB SUMBAWA RAIH WTP KELIMA KALI

TATA KELOLA KEUANGAN TRANSPARAN DAN AKUNTABEL PEMKAB SUMBAWA RAIH WTP KELIMA KALI

09 June, 2017

Sumbawa Besar - Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali meraih penghargaan atas prestasi pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2016 yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Prestasi ini diraih untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Penghargaan WTP ini diterima Wakil Bupati Sumbawa Drs H Mahmud Abdullah didampingi Ketua DPRD Lalu Budi Suryata SP pada acara penyerahan LHP BPK Perwakilan NTB atas laporan pengelolaan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Gedung BPK Perwakilan NTB, Rabu (31/5). Hadir pada acara tersebut, Wakil Gubernur NTB H. M Muhammad Amin SH M.Si,  Ketua BPK RI diwakili Anggota VI BPK RI, Dr. H. Hary Azhar Azis, para Bupati/Walikota dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-NTB.

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pemda Sumbawa dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Beberapa syarat yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk memenuhi Opini WTP tersebut, antara lain meliputi Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengelolaan asset yang tertib dan baik, pengelolaan kas secara transparan, sistem pengendalian intern yang memadai dan penyampaian laporan keuangan kepada BPK RI secara tepat waktu. “Setelah kami melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, kami sampaikan apresiasi atas upaya pemerintah kabupaten/kota yang telah menyusun laporan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai untuk menyusun laporan keuangan imbas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kelalaian. Kini tibalah kami menyimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah untuk 10 entitas kabupaten/kota di NTB serta Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016, dengan opini WTP,” kata Ketua BPK RI diwakili Anggota VI BPK RI, Dr. H. Hary Azhar Azis.

Menurut Azhar Azis, NTB merupakan propinsi yang ketiga di Indonesia timur wilayah kewenangannya yang 100 persen kabupaten/kotanya meraih WTP setelah Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Ia berharap raihan ini menjadi titik awal bagi pemerintah daerah di seluruh Propinsi NTB, untuk memikirkan tentang efek dari anggaran bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu menjadi dorongan untuk menjadi lebih baik lagi di masa akan datang serta mempertahankan hal baik yang telah dilakukan sampai hari ini. Namun demikian masih ada catatan terkait dengan system pengendalian internal dan kepatuhan sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasinya. “Kami minta kepada DPRD dan bupati/walikota, untuk diperhatikan rekomendasi kami di dalam setiap laporan agar segera ditindaklnjuti. Sebab tahun lalu kami sudah sepakat dengan Presiden bahwa penegak hukum tidak boleh mengganggu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selama proses menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi yang batas waktu menurut UU selama 60 hari. Jika hasil temuan kami tidak ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari itu maka aparat penegak hukum bisa masuk ke ranah bapak-bapak (Bupati/Walikota),” imbuhnya.

Sementara Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata SP menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua Perwakilan BPK RI wilayah NTB bersama seluruh jajarannya yang telah melakukan proses audit atau pemeriksaan terhadap laporan kinerja dan pemerintahan dengan tujuan tertentu. Ia mengaku bersyukur karena semua kabupaten/kota di NTB termasuk Sumbawa pada Tahun Anggaran 2016 kembali meraih WTP. Ini bukti bahwa kabupaten/kota di NTB sudah melakukan proses pengelolaan anggaran sesuai prosedur. “Ini semua berkat kerja keras yang diselaraskan dengan peraturan pengelolaan anggaran berbasis akrual sehingga melahirkan proses penganggaran yang transparan, prosedural dan akuntabel,” ungkap Budi Suryata.

Sebagai bahan referensi kata Budi, dari tahun ke tahun APBD Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan signifikan dari 1,657 Tahun 2016 menjadi Rp 1,659 Triliun Tahun 2017. Pihaknya juga sudah mencanangkan RPJM belanja modal (langsung) mencapai 25 persen. Dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sehingga posisi saat ini telah mencapai 21,9 persen. Dengan terus ditingkatkannya belanja langsung ini, karena Pemda Sumbawa memahami bahwa anggaran itu pada hakekatnya amanah yang diberikan rakyat kepada DPRD yang kemudian dilaksanakan ekskutif. “Kami sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah daerah bertanggung jawab penuh dalam mengawal prosesnya dan memastikan anggaran itu berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.

Terkait dengan LHP BPK RI, Budi menyatakan komitmen Pemda Sumbawa untuk melaksanakannya. Semua rekomendasi yang dikeluarkan BPK baik pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya akan menjadi perhatian Pemda dan secara konsisten menuntaskannya. “Insya Allah menjadi PR dan tugas tanggung jawab kami untuk memastikan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatakan kesejahteraan rakyat,” demikian Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH., M.Si mengajak jajaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten/Kota se-NTB untuk menjadikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai motivasi untuk terus bekerja keras memajukan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Di hadapan para Bupati/Walikota dan DPRD kabupaten/kota, Wagub mengajak agar menjadikan momentum tersebut untuk senantiasa meningkatkan pencapaian yang terbaik kepada bangsa, negara dan khususnya kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat, daerah dan rakyat.

Wagub berharap Pemerintah Kabupaten dan Kota dapat menggunakan Predikat WTP itu sebagai pemacu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. “Predikat WTP tidak memiliki arti apabila tingkat kemiskinan, kesenjangan dan ketimpangan di daerah kita masih tinggi,” katanya.

Wagub juga menghimbau kepada seluruh entitas di Provinsi NTB, untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang agar tidak berdampak kepada persoalan hukum di kemudian hari. (KH74)

Sumber : Humaskabsbw

 

This post has 0 Comments

    Kirim Komentar