• Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Wujudkan Kabupaten Sumbawa Yang Hebat dan Bermartabat Dengan Semangat Indonesia Kerja Bersama
TINGKATKAN SERAPAN ANGGARAN, PEMKAB. SUMBAWA DORONG PENINGKATAN KINERJA

TINGKATKAN SERAPAN ANGGARAN, PEMKAB. SUMBAWA DORONG PENINGKATAN KINERJA

09 May, 2017

Sumbawa Besar - Rendahnya penyerapan anggaran merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumbawa. Dalam rapat evaluasi pembangunan tahun 2017, yang diadakan pada pertengahan April 2017 lalu, terungkap bahwa serapan anggaran daerah triwulan pertama masih belum memenuhi harapan. Dalam kaitan tersebut, hari ini (Kamis 4/5/2017) bertempat di lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama dengan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan TP4D kembali meyelenggarakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah. Sesuai dengan perannya, TP4D berfungsi untuk mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya pencegahan preventif dan persuasif dengan cara memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD tentang materi perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.

Keberadaan TP4D merupakan salah satu konsep yang diterapkan Kejaksaan RI dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden terkait dengan upaya peningkatan serapan anggaran pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah, selain itu juga untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Sebagaimana disampaikan oleh Ketua TP4D Erwin Indrapraja, SH, MH bahwa dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi terkait penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan, TP4D juga dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir berupa pendapat hukum (legal opinion) dari sisi penerapan regulasi dan perundang – undangan terkait mekanisme barang dan jasa, baik inisiatif dari TP4D maupun atas permintaan dari pihak yang memerlukan.

Bupati Sumbawa dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum A. Rahim, S.Sos. menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi dengan TP4D merupakan komitmen bersama antara Kejaksaan dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menyukseskan pelaksanaan program-program pembangunan daerah. “Kita tentu sepakat bahwa untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna mesti ada perubahan, baik itu berupa inovasi maupun langkah-langkah percepatan dengan melakukan penyederhanaan prosedur birokrasi. Sehingga agar hal tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan maka perlu adanya pendampingan untuk mencegah peluang terjadinya tindakan korupsi”.

Jadi kita berharap, adanya tim pendampingan ini, tidak ada lagi alasan para pejabat daerah khususnya PPK takut mengeksekusi dana dari pemerintah sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku” demikian ditambahkan Asisten Administrasi Umum. (KH74)

 

Sumber : Humaskabsbw

 

 

 

 

This post has 0 Comments

    Kirim Komentar